LMND Eksekutif Kota Kupang Soroti Komersialisasi Pendidikan dan Nasib Buruh
KUPANG, Elemendemokrasi.com- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Kota Kupang menyatakan sikap tegas terhadap kondisi sosial-ekonomi yang dinilai semakin menekan masyarakat kecil, khususnya kalangan buruh serta pelajar-mahasiswa di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, organisasi mahasiswa itu menyoroti praktik eksploitasi tenaga kerja dan komersialisasi pendidikan yang disebut semakin memperlebar kesenjangan sosial di tengah masyarakat.
"Kondisi hari ini menunjukkan rakyat dipaksa hidup dalam sistem yang menjadikan tenaga manusia sebagai alat produksi murah, sementara pendidikan diubah menjadi komoditas yang hanya bisa diakses mereka yang memiliki modal," demikian pernyataan LMND Eksekutif Kota Kupang.
LMND menilai kehidupan buruh di Kupang masih jauh dari kata sejahtera. Mereka menyoroti persoalan upah rendah, jam kerja panjang, minimnya perlindungan ketenagakerjaan, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja sepihak yang masih dialami para pekerja.
Menurut mereka, situasi tersebut semakin diperparah dengan naiknya harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang terus meningkat, sementara lapangan pekerjaan dinilai semakin terbatas.
Di sektor pendidikan, LMND juga mengkritik kebijakan yang dianggap menjadikan kampus dan sekolah sebagai ruang industri, bukan ruang pengembangan ilmu pengetahuan yang berpihak pada rakyat.
Mahasiswa, kata mereka, dibebani biaya pendidikan yang terus naik, mulai dari uang kuliah tunggal (UKT) hingga ketimpangan fasilitas pendidikan yang masih terjadi.
"Pendidikan seharusnya menjadi hak dasar seluruh rakyat, bukan ladang bisnis yang hanya menguntungkan elite pendidikan dan oligarki," tegas mereka.
LMND menilai persoalan buruh dan pendidikan saling berkaitan dalam sistem ekonomi-politik yang dinilai lebih berpihak pada pemilik modal. Kondisi tersebut disebut menciptakan kemiskinan struktural dan mempersempit akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga pekerja.
Melalui aksi massa yang digelar, LMND Eksekutif Kota Kupang menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni mencabut kebijakan pendidikan yang bersifat komersial, mewujudkan pendidikan gratis dan demokratis, menghentikan praktik eksploitasi buruh, menaikkan upah sesuai kebutuhan hidup layak, memberikan jaminan kerja dan sosial, menolak sistem pendidikan yang hanya mencetak buruh murah, serta mengembalikan fungsi negara sebagai pelindung rakyat.
LMND juga mengajak mahasiswa, buruh, pelajar, petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat di Nusa Tenggara Timur untuk bersatu memperjuangkan keadilan sosial.
"Mereka menegaskan perubahan tidak akan lahir dari belas kasihan penguasa, melainkan dari persatuan dan perjuangan rakyat yang sadar atas hak-haknya," tutup pernyataan tersebut.
