LMND Aceh launching Posko Pengaduan Mahasiswa lawan Komersialisasi dan liberalisasi Pendidikan
 |
| Dokumentasi diskusi publik & launching Posko Pengaduan Mahasiswa EW-LMND ACEH |
Lhokseumawe, 11 Mei 2025 – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Aceh sukses menyelenggarakan Diskusi Publik dan Launching Posko Pengaduan Mahasiswa dengan tema "Pendidikan dan Ketimpangan Sosial dalam Negara Demokrasi" pada Minggu, 11 Mei 2025, bertempat di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe.
Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan mahasiswa, organisasi mahasiswa, dan organisasi kepemudaan (OKP) yang antusias untuk mendalami isu-isu pendidikan, ketimpangan sosial, serta peran mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak sosial dan politik di Indonesia.
Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LMND, yang menciptakan suasana penuh semangat di antara para peserta. Iswandi, S.IP, Ketua EW-LMND Aceh, kemudian memberikan sambutan pembuka yang menegaskan pentingnya mahasiswa sebagai agen perubahan sosial.
"Mahasiswa bukan hanya penerima ilmu, tetapi juga aktor perubahan yang harus kritis dan berani beraksi," tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa pembentukan Posko Pengaduan Mahasiswa adalah bentuk konkret keberpihakan terhadap masyarakat tertindas, memastikan suara mereka tetap terdengar dalam proses demokrasi.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka dengan latar belakang yang beragam, mencakup perspektif akademis hingga aktivis sosial.
Iswandi, S.IP, sebagai Ketua EW-LMND Aceh, mengangkat gagasan bahwa Sekolah Rakyat adalah solusi penting untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, terutama di wilayah dengan akses pendidikan yang minim.
Ia menekankan pentingnya mahasiswa untuk membangun sistem pendidikan alternatif yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
"Mahasiswa harus menjadi pelopor pendidikan kritis yang memberdayakan," katanya.
Dr. Nur Hafni, S.Sos, MPA, seorang dosen Administrasi Publik dari Universitas Malikussaleh, menekankan bahwa Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari kebijakan publik, harus ditinjau secara mendalam untuk memastikan keberlanjutannya.
Beliau mengingatkan bahwa kebijakan ini harus bebas dari intervensi elitis dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat akar rumput.
"Pendidikan adalah alat untuk membangun kesetaraan sosial, dan kebijakan pemerintah harus memastikan setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap pendidikan," jelasnya.
Muhammad Furqan, S.Sosio, staf anggota DPD B, mendukung inisiatif Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan untuk masyarakat dalam kemiskinan ekstrem, khususnya generasi muda.
Ia menekankan bahwa pemerataan pendidikan adalah hak dasar dalam demokrasi. "Mahasiswa harus berani bersuara, berpartisipasi, dan berperan aktif dalam membentuk arah kebijakan publik," ungkapnya.
Kamaruddin, S.Sos, M.Si, seorang akademisi, menyoroti realitas kampus sebagai miniatur ketimpangan sosial. Ia mencatat bahwa pendidikan tinggi yang mahal sering membatasi akses bagi kalangan bawah.
"Pendidikan seharusnya menjadi jalan untuk mengangkat derajat sosial, bukan malah memperlebar jurang ketimpangan," ujarnya.
Rizal Bahari, Ketua KPW SMUR Lhokseumawe, mengulas keterkaitan ketimpangan sosial dengan sistem ekonomi kapitalistik, menyatakan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab historis untuk memperjuangkan pendidikan yang membebaskan.
"Solidaritas adalah fondasi penting dalam memperjuangkan keadilan dan memperkuat peran mahasiswa di masyarakat," tegasnya.
Diskusi ini dipandu oleh Lidya Gusmita, yang berhasil menciptakan suasana interaktif dengan melibatkan audiens dalam berbagai sesi tanya jawab.
Beberapa isu yang muncul termasuk efektivitas Sekolah Rakyat, biaya kuliah yang tinggi, serta keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Para peserta aktif berdiskusi, menyuarakan aspirasi mereka terkait pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Selain diskusi, acara ini juga menjadi momentum peluncuran Posko Pengaduan Mahasiswa sebagai wujud nyata EW-LMND Aceh dalam memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan memberikan ruang aspirasi bagi para mahasiswa yang membutuhkan advokasi.
Peluncuran ini dilakukan secara simbolis oleh Ketua LMND Aceh dan para narasumber, disertai pembacaan komitmen kolektif untuk terus memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak mahasiswa.
Dengan adanya kegiatan ini, EW-LMND Aceh berharap dapat memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam memperjuangkan keadilan sosial dan pendidikan yang lebih baik di Indonesia, Posko ini diharapkan menjadi penghubung antara mahasiswa dan pemerintah dalam menyuarakan aspirasi secara efektif.
Acara ini berlangsung dengan lancar dan sukses, mencerminkan semangat persatuan dan kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu sosial yang tengah dihadapi bangsa. Para peserta kemudian berfoto bersama, diikuti dengan ramah tamah sebagai penutup kegiatan.
