Setahun Budi-Agis: Insfratruktur diresmikan, Kemiskinan menganga, janji kampanye terancam kandas.

Dokumentasi pribadi: Aji Maulana Ketua Ek-LMND Serang Raya

Genap satu tahun pasangan Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Nur Agis Aulia menjalankan roda pemerintahan, sejumlah indikator kinerja menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Capaian pembangunan fisik yang kerap dirayakan lewat seremoni peresmian ternyata belum berbanding lurus dengan perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Kemiskinan masih menganga, pertumbuhan ekonomi melambat, tata kelola birokrasi stagnan, dan krisis fiskal mengancam kelangsungan 13 program unggulan yang dijanjikan kepada warga.

INFRASTRUKTUR : ETALASE TANPA FONDASI

Sepanjang tahun pertama, pemerintahan Budi-Agis meresmikan lima kantor kelurahan baru Kiara, Sayar, Margaluyu, Cilowong, dan Kalanganyar serta merevitalisasi kawasan Royal Baroe senilai Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2025 sebagai ruang publik representatif. Namun dua hari pascaperesmian, 28 Desember 2025, kawasan itu sudah terendam banjir akibat jebolnya tembok kantor pemadam kebakaran. Dua pekan berselang, 12 Januari 2026, genangan setinggi 20-40 sentimeter kembali melanda setelah hujan deras dua hari berturut-turut.

Kejadian ini mengindikasikan adanya kegagalan kajian hidrologi pada tahap perencanaan. Sebuah kawasan yang diklaim sebagai "ikon baru kota" semestinya dirancang dengan mempertimbangkan daya tampung drainase, koefisien aliran permukaan, dan koordinasi lintas kewenangan bukan sekadar estetika visual. Program penanganan banjir yang menjadi janji prioritas 100 hari kerja pun belum menunjukkan capaian signifikan normalisasi sungai baru digarap serius di penghujung tahun, penanganan drainase kawasan perumahan menunggu anggaran lahan yang baru tersedia pada 2027, sementara program Penerangan Jalan Umum (PJU) Terpadu dan perbaikan jalan masih jauh dari tuntas.

KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN: ANGKA YANG TIDAK BOLEH DIABAIKAN

Data Badan Pusat Statistik tahun 2025 mencatat angka kemiskinan Kota Serang sebesar 5,51 persen dengan garis kemiskinan Rp556.702 per kapita per bulan angka yang menempatkan sebagian besar penduduk miskin kota dalam kondisi rentan secara ekonomi. Kota Serang sebagai ibu kota provinsi turut menyumbang porsi signifikan dari total 556.700 jiwa penduduk miskin se-Provinsi Banten.

Yang lebih mendasar dari sekadar angka adalah persoalan distribusi kesejahteraan. Pendapatan per kapita Kota Serang masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota se-Provinsi Banten indikasi kuat bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat eksklusif, tidak menetes (trickle down) kepada lapisan masyarakat terbawah. Kondisi ini diperparah oleh absennya mekanisme formal pemberdayaan warga lokal dalam proyek-proyek pembangunan pemerintah. Warga setempat nyaris tidak dilibatkan baik sebagai tenaga kerja, pemasok bahan material, maupun mitra usaha sehingga uang APBD yang berputar dalam proyek infrastruktur tidak memberikan efek pengganda (multiplier effect) ekonomi yang bermakna bagi masyarakat sekitar.

REVISI PERDA PUK: PELUANG STRATEGIS YANG BELUM DIMANFAATKAN

Rencana revisi Peraturan Daerah Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (Perda PUK) menjadi salah satu agenda regulasi yang bergulir di tahun pertama pemerintahan Budi-Agis. Meski perdebatan publik terfokus pada isu pengawasan hiburan malam dan peredaran minuman keras, sesungguhnya momentum revisi ini menyimpan peluang strategis yang jauh lebih bernilai, mendorong produk UMKM lokal masuk ke jaringan ritel formal melalui kebijakan afirmatif. Selama ini, produk UMKM Kota Serang kesulitan menembus pasar ritel modern karena tidak adanya regulasi yang mewajibkan pelaku ritel besar menyediakan ruang bagi produk lokal. Revisi Perda PUK seharusnya menjadi instrumen hukum yang memaksa integrasi UMKM ke dalam rantai distribusi ritel secara terstruktur dan berkesinambungan.

KRISIS FISKAL: 13 PROGRAM UNGGULAN DI UJUNG TANDUK

Ancaman terberat yang dihadapi pemerintahan Budi-Agis memasuki tahun kedua adalah tekanan fiskal yang nyata dan tidak terelakkan. Pemerintah pusat memangkas Dana Alokasi Umum Kota Serang sebesar Rp186 miliar untuk tahun anggaran 2026 pemotongan yang sangat signifikan bagi daerah dengan total APBD hanya sekitar Rp1,5 triliun. Dampaknya langsung mengancam agenda pembangunan, Wali Kota sendiri mengakui dalam Musrenbang RKPD 2026 bahwa dari 13 program unggulan yang dijanjikan dalam kampanye dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tidak semuanya dapat direalisasikan sesuai jadwal. Sekretaris Daerah Nanang Saefudin membenarkan hal itu, seraya menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti Alun-Alun, Serang Cerdas, dan Seragam Gratis.

Kondisi ini menempatkan Wali Kota pada dilema yang tidak mudah, mempertahankan seluruh janji kampanye di tengah keterbatasan fiskal yang akut, atau melakukan penajaman prioritas yang berisiko menuai kekecewaan publik. Apapun pilihannya, satu hal yang tidak bisa ditawar adalah kejujuran dan keterbukaan komunikasi kepada seluruh warga kota.

REKOMENDASI: REFORMASI PAJAK DAN PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI JALAN KELUAR

Dua agenda strategis mendesak perlu segera dieksekusi. Pertama, reformasi pajak daerah secara menyeluruh. Potensi Pendapatan Asli Daerah dari pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak hotel dan restoran, serta retribusi perizinan belum dioptimalkan secara maksimal. Kemandirian fiskal adalah prasyarat utama agar pemerintah kota tidak terus tersandera oleh fluktuasi dana transfer pusat.

Kedua, pemberdayaan UMKM yang dibangun sebagai ekosistem utuh bukan program sporadis. Regulasi yang mewajibkan ritel modern menyerap produk lokal, akses permodalan yang mudah dan terjangkau, digitalisasi usaha yang nyata, serta pembangunan sentra UMKM yang representatif di setiap kecamatan termasuk wilayah pinggiran, adalah rangkaian kebijakan yang saling menopang dan tidak bisa dipisahkan.

Kemandirian fiskal dan keberdayaan ekonomi rakyat adalah dua sisi mata uang yang sama. Tanpa keduanya, pembangunan infrastruktur sebagus apapun hanya akan menjadi etalase yang memukau secara visual namun kosong dari dampak nyata bagi ratusan ribu warga Kota Serang yang masih menunggu janji kesejahteraan itu ditepati.