Perang Bukan untuk Rakyat: Konflik Amerika–Israel–Iran dalam Perspektif Kelas dan Ekonomi Global, serta Dampaknya bagi Indonesia

Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali menjadi sorotan dunia setelah eskalasi militer terbaru yang diklaim sebagai upaya menghentikan ancaman nuklir dan menjaga stabilitas kawasan.

Operasi militer yang disebut Operation Epic Fury dipromosikan sebagai bagian dari agenda keamanan global. Namun di balik narasi tersebut, konflik ini memperlihatkan dimensi yang lebih dalam: perebutan pengaruh geopolitik, kontrol energi, serta reproduksi kepentingan kapital global.

Dalam pendekatan teori kelas Karl Marx, perang tidak pernah berdiri netral. Ia merupakan manifestasi dari kontradiksi dalam sistem kapitalisme, di mana negara sebagai representasi kepentingan kelas dominan bertindak untuk menjamin kelangsungan akumulasi modal.

Konflik internasional sering kali bukan sekadar benturan ideologi, tetapi pertarungan atas sumber daya strategis dan dominasi ekonomi global.

Organisasi Perdamaian dan Diplomasi Finansial

Pada akhir 2025, pemerintahan Donald Trump membentuk sebuah lembaga bernama Board of Peace yang secara resmi bertujuan memfasilitasi perdamaian internasional, termasuk dalam rencana stabilisasi Gaza. Secara formal, lembaga ini diposisikan sebagai inisiatif moral untuk meredam konflik.

Namun dalam pembacaan materialisme historis, lembaga semacam ini dapat berfungsi ganda: membangun legitimasi moral sekaligus memperluas pengaruh finansial dan geopolitik. 

Dengan mandat internasional dan skema kontribusi antarnegara, struktur seperti Board of Peace berpotensi menjadi instrumen diplomasi finansial yang memperkuat posisi tawar Amerika Serikat dan membuka ruang ekspansi bagi sektor pertahanan serta jaringan ekonomi yang beririsan dengan kebijakan luar negeri.

Paradoks inilah yang sering muncul dalam kapitalisme modern: retorika perdamaian berjalan beriringan dengan ekspansi militer.

Demonstrasi dan Retaknya Konsensus Perang

Di dalam negeri Amerika Serikat, gelombang demonstrasi anti perang merefleksikan ketegangan kelas yang nyata. Aksi massa terjadi di kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, Chicago, dan Boston. Ratusan ribu warga turun ke jalan membawa slogan Stop the War on Iran, menuntut agar anggaran militer yang telah melampaui 800 miliar dolar AS per tahun dialihkan ke pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur domestik.

Kelompok seperti CODEPINK, Democratic Socialists of America, Black Alliance for Peace, dan National Iranian American Council terlibat dalam mobilisasi di lebih dari 70 kota. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelas pekerja dan masyarakat sipil tidak selalu sejalan dengan agenda elite politik.

Sebaliknya di Iran, dinamika domestik lebih kompleks. Sebagian kelompok internal melihat tekanan eksternal sebagai peluang perubahan politik. Namun sejarah intervensi di Irak dan Libya memperlihatkan bahwa perubahan rezim yang dipicu dari luar sering kali melahirkan instabilitas berkepanjangan.

Dalam analisis Marxian, kontradiksi ini mencerminkan benturan antara kepentingan rakyat pekerja dan kepentingan negara sebagai representasi kelas dominan.

Energi sebagai Inti Konflik

Iran memiliki salah satu cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak global melewati Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi titik rawan eskalasi. Gangguan kecil saja dapat memicu lonjakan harga energi global.

Setelah ketegangan meningkat, harga minyak Brent bergerak di kisaran 73 dolar AS per barel dan berpotensi melonjak ke 100 hingga 130 dolar AS jika Selat Hormuz terganggu serius.

Lonjakan ini bukan hanya soal angka di pasar komoditas, tetapi berdampak langsung pada inflasi, subsidi energi, dan stabilitas fiskal banyak negara.

Ekspor minyak Iran dalam beberapa tahun terakhir banyak mengalir ke China. Dengan China sebagai konsumen energi terbesar kedua dunia, konflik ini juga terkait rivalitas ekonomi antara Amerika Serikat dan China.

Jika pasokan Iran ke China ditekan, maka pasar energi global mengalami reorientasi dan membuka peluang bagi produsen lain, termasuk perusahaan Barat. Dalam perspektif Marx, energi adalah fondasi alat produksi modern. Menguasai energi berarti menguasai denyut produksi global.

Pola Intervensi dan Kasus Venezuela

Pola serupa terlihat dalam kasus Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar dunia. Sanksi dan tekanan politik selama bertahun-tahun melemahkan industri energinya. Banyak analis memandang tekanan tersebut tidak terlepas dari kepentingan strategis atas sumber daya energi global.

Baik Iran maupun Venezuela menunjukkan pola yang sama: negara kaya energi yang tidak sejalan dengan kepentingan geopolitik Amerika Serikat cenderung menghadapi tekanan ekonomi dan politik intensif.

Perang, Utang, dan Kompleks Industri Militer

Hingga 2026, utang nasional Amerika Serikat melampaui 34 triliun dolar AS. Dalam kondisi fiskal demikian, anggaran pertahanan tetap berada di atas 800 miliar dolar AS per tahun dan menjadi yang terbesar di dunia.

Dalam teori imperialisme yang dikembangkan dari pemikiran Marx dan diperdalam oleh Lenin, perang dapat berfungsi sebagai stimulus ekonomi bagi kompleks industri militer.

Kontrak pertahanan meningkat, saham perusahaan senjata menguat saat konflik pecah, dan inovasi militer sering dikomersialisasikan untuk sektor sipil. Perang, dalam kerangka ini, bukan sekadar konflik bersenjata, melainkan mekanisme reproduksi kapital.

Indonesia di Tengah Pusaran Global

Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berupaya menjaga netralitas. Namun secara ekonomi, Indonesia sangat terintegrasi dalam sistem kapitalisme global.

Ketergantungan Energi Indonesia bukan lagi eksportir minyak utama dan masih bergantung pada impor. Jika harga minyak melonjak ke kisaran 100 hingga 130 dolar AS per barel, subsidi energi akan membengkak, APBN tertekan, inflasi meningkat, dan harga BBM serta logistik naik.

Pemerintah dihadapkan pada dilema: menaikkan subsidi dan memperlebar defisit atau menaikkan harga BBM dengan risiko gejolak sosial. Nilai Tukar dan Utang Konflik global biasanya memperkuat dolar AS.

 Rupiah tertekan, impor menjadi lebih mahal, dan beban utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta meningkat dalam denominasi rupiah. Kondisi ini menunjukkan bentuk ketergantungan struktural, di mana negara berkembang terikat pada sistem keuangan global yang berpusat pada dolar.

Inflasi dan Stabilitas Sosial Kenaikan energi berdampak berantai pada harga pangan, listrik, transportasi, dan biaya produksi. Dalam sejarah Indonesia, kenaikan harga BBM sering memicu demonstrasi besar. Jika konflik berkepanjangan, tekanan sosial dapat meningkat.

Rivalitas Amerika Serikat dan China,

Indonesia memiliki hubungan ekonomi erat dengan China sebagai mitra dagang terbesar, sekaligus hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Dalam rivalitas global, Indonesia berada dalam posisi dilematis. Terlalu condong ke satu blok dapat berisiko terhadap stabilitas ekonomi dengan blok lainnya.

Siapa yang Diuntungkan

Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memperlihatkan bagaimana perang dalam sistem kapitalisme global kerap berkaitan dengan perebutan energi dan dominasi ekonomi.

Rakyat, baik di Timur Tengah, Amerika, maupun negara berkembang seperti Indonesia, menghadapi dampak berupa kenaikan harga energi, inflasi, tekanan fiskal, dan instabilitas sosial.

Sementara itu, elite politik dan sektor pertahanan berpotensi memperoleh kontrak serta penguatan posisi geopolitik. Sebagaimana ditegaskan Karl Marx, selama struktur ekonomi global berlandaskan akumulasi kapital, krisis dan konflik akan terus menjadi bagian dari siklus sistem itu sendiri.

Perang bukanlah peristiwa yang terpisah dari ekonomi, melainkan ekspresi ekstrem dari pertarungan kelas dan perebutan sumber daya dalam kapitalisme global. Dan dalam setiap siklus tersebut, yang paling sering menanggung beban bukanlah pemilik modal atau elite negara, melainkan rakyat biasa.

Penulis: Depertemen Bacaan dan Kajian EK LMND TTU Petrus Bria Tahu