Bangun Persatuan Nasional dan Tegakkan Pasal 33, Mahasiswa Soroti Ketimpangan hingga Dominasi Asing di Sektor Nikel
ketua Umum EN LMND, Muhammad Isnain Mukadar. Koalisi Bangsa Muda
Jakarta,elemendemokrasi.com-Koalisi BANGSA MUDA menyerukan penguatan persatuan nasional dan penegakan Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Seruan itu disampaikan dalam Talkshow Mahasiswa Bicara: Bangun Persatuan Nasional, Tegakkan Pasal 33 UUD 1945 yang digelar di Mattea Social Space, Rawasari, Jakarta, Jumat (19/6).
Forum tersebut menghadirkan tokoh reformasi Agus Jabo Priyono dan ekonom senior Dr. Fuad Bawazier sebagai narasumber. Sementara sesi tanggapan diikuti perwakilan sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan, antara lain Arsandi dari PP KAMMI, M. Rijal dari EN LMND, Atiqya Fadhil Rahman dari PII, I Nyoman Sugidana dari PP KMHDI, Anselmus Ersandy Santoso dari DPP GMNI, Arip Mustabgani dari BEM PTNU, dan Marzuki Toeka dari PB SEMMI.
Dalam forum tersebut, Koalisi BANGSA MUDA menyoroti masih tingginya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data BPS per Maret 2025, Gini Ratio nasional tercatat 0,375, sementara 40 persen kelompok penduduk terbawah hanya menguasai 18,65 persen total pengeluaran nasional.
Selain ketimpangan ekonomi, peserta diskusi juga menyoroti persoalan penguasaan lahan. Mereka mencatat sekitar 68 persen lahan nasional dikuasai oleh 1 persen populasi, sementara jumlah petani gurem terus meningkat dalam satu dekade terakhir.
Koalisi BANGSA MUDA juga menyinggung kondisi Papua dan Maluku yang masih menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Di sisi lain, Indonesia saat ini menguasai lebih dari 58 persen produksi nikel dunia yang menjadi komoditas strategis dalam industri kendaraan listrik global. Namun, forum menilai manfaat ekonomi dari komoditas tersebut belum sepenuhnya dinikmati rakyat Indonesia.
"Sebuah negara yang menguasai lebih dari separuh produksi nikel dunia tetapi belum mampu memastikan sebagian besar manfaat ekonominya kembali kepada rakyat adalah negara yang belum sepenuhnya mewujudkan kedaulatan ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945," demikian bunyi kajian strategis Koalisi BANGSA MUDA.
Forum tersebut menilai pengelolaan sektor strategis nasional masih menghadapi tantangan berupa dominasi modal asing, ketimpangan kepemilikan aset, hingga praktik korupsi yang menghambat pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, Koalisi BANGSA MUDA mendorong sejumlah agenda pembenahan, mulai dari reformasi tata kelola sektor mineral, percepatan reforma agraria, penguatan koperasi dan BUMN strategis, penguasaan teknologi industri nasional, hingga pemberantasan korupsi secara sistemik.
Ketua Umum LMND Muh. Isnain Mukadar dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya membangun ruang dialog yang sehat dan demokratis dalam membahas persoalan bangsa.
"Bangsa ini membutuhkan ruang dialog yang lebih jernih, terbuka, dan demokratis untuk membicarakan persoalan rakyat serta merumuskan jalan keluarnya. Mahasiswa harus menjadi pelopor dalam menghadirkan gagasan, kritik, dan solusi untuk kepentingan rakyat serta masa depan bangsa," ujarnya.
Ia menilai persatuan nasional merupakan modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, maupun geopolitik yang dihadapi Indonesia saat ini.
Menurutnya, cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana amanat konstitusi hanya dapat dicapai apabila seluruh elemen bangsa mampu membangun persatuan sekaligus memastikan pengelolaan kekayaan nasional berpihak kepada kepentingan rakyat.
Menutup forum, Koalisi BANGSA MUDA menyerukan konsolidasi gerakan mahasiswa lintas organisasi untuk mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945 melalui advokasi kebijakan, pendidikan publik, pengawasan pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan gerakan kedaulatan ekonomi nasional.
