Reshuffle Mendadak Menkeu, LMND Tangsel Minta Pemerintah Buka Alasan Pergantian

Anan Baeha Sebagai Anggota LMND Tangsel 

Tangerang Selatan, elemendemokrasi.com– Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara secara mendadak menuai sorotan. Kolektif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Tangerang Selatan meminta pemerintah menjelaskan alasan dan urgensi pergantian tersebut kepada publik.

Anan Baeha dari Kolektif LMND Kota Tangerang Selatan menilai reshuffle merupakan kewenangan Presiden yang tidak perlu dipersoalkan. Namun, keputusan yang menyangkut posisi strategis dalam pengelolaan keuangan negara harus disertai penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, Menteri Keuangan memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, serta kebijakan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Yang harus menjadi perhatian bukan siapa yang menggantikan dan siapa yang digantikan, tetapi mengapa pergantian ini dilakukan dan apa perubahan yang hendak dicapai,” kata Anan dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

Anan menegaskan, Suahasil Nazara perlu dinilai berdasarkan kapasitas, rekam kinerja, dan kebijakan yang akan dijalankannya. Ia berharap pergantian menteri tidak berhenti pada perubahan figur, tetapi menghasilkan perbaikan nyata dalam pengelolaan ekonomi nasional.

LMND Tangsel juga menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas indikator makroekonomi. Pemerintah dinilai perlu memastikan kebijakan yang diambil mampu menjawab persoalan daya beli, lapangan pekerjaan, ketimpangan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Reshuffle merupakan hak pemerintah, tetapi efektivitasnya adalah sesuatu yang harus dibuktikan. Publik membutuhkan kejelasan alasan, arah kebijakan, dan hasil yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

LMND Kota Tangerang Selatan menyatakan akan mengawal arah kebijakan Menteri Keuangan yang baru secara kritis dan objektif. Organisasi tersebut menilai transparansi, akuntabilitas, serta dampak kebijakan terhadap rakyat harus menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pergantian tersebut.