LMND Sebut Pakta Integritas Pj Kepala Daerah Dukung Capres Melukai hati Rakyat

Mindsetbanten, Jakarta - Beredar luasnya pakta integritas Pj Bupati Sorong untuk mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 menuai kontroversi di kalangan publik. 

Ditambah pernyataan Menkopolhukam yang juga bakal cawapres Mahfud MD yang menyebut bahwa tidak ada persoalan hukum dari pakta integritas itu, ditanggapi Ketua Umum EN LMND, Samsudin Saman, sebagai tindakan yang sangat melukai perasaan rakyat. 

"Temuan ini telah membuka mata kita adanya upaya penyalahgunaan kewenangan kepala daerah. Ini sangat melukai perasaan rakyat," kata Samsudin dalam sebuah keterangan pers di Jakarta, Sabtu, 18/11.

Dikatakan Samsudin, diangkatnya Pj kepala daerah menjelang Pemilu serentak 2024 supaya tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah. Dengan demikian menurutnya, ada kepastian hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.

Namun, dengan munculnya pakta integritas yang mengarah pada dukung mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, menurut Samsudin, malah menimbulkan ketidak percayaan publik terhadap Penjabat dan akan melahirkan Pemilu yang tidak Jurdil.

"Mobilisasi Pj untuk kepentingan dukung mendukung seperti ini tidak boleh kita dibirkan. Tidak saja akan merusak integritas Pemilu, tapi juga rakyat akan menjadi korban karena Penjabatnya sibuk mendukung calon," terang Samsudin. 

Diketahui sebelumnya bahwa telah beredar luas sebuah pakta integritas Pj Bupati Sorong dengan Badan Intelejen Negara perihal memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 mendatang.

Pakta integritas itu tertuang dengan jelas dalam point ke empat yang berbunyi:

Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal sebesar 60% + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kab. Sorong.***