Konflik Agrinas Palma Nusantara Memanas, Tokoh Desa Kepayang Sari Datangi Jakarta
Jakarta, elemen demokrasi.com- Konflik agraria antara masyarakat Desa Kepayang Sari dengan PT Agrinas Palma Nusantara kembali mencuat. Sejumlah tokoh masyarakat desa tersebut kini bertolak ke Jakarta untuk mengadukan persoalan sengketa lahan kepada sejumlah lembaga pemerintah dan instansi terkait.
Perkembangan konflik tersebut terjadi setelah pihak kepolisian melakukan penegakan hukum berdasarkan laporan PT Agrinas Palma Nusantara terkait dugaan pencurian buah kelapa sawit di lahan eks PT Tasma Puja. Dalam prosesnya, sejumlah warga setempat telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sengketa tersebut berawal dari persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan eks PT Tasma Puja yang sebelumnya bekerja sama dengan masyarakat. Lahan yang kemudian dikuasai PT Agrinas Palma Nusantara itu selama ini menjadi sumber penghidupan warga sekaligus telah lama menjadi titik konflik antara masyarakat dan pihak vendor.
Sejumlah tokoh masyarakat Desa Kepayang Sari kemudian memilih menempuh jalur dialog dan pengaduan ke tingkat pusat. Mereka dijadwalkan mendatangi Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kantor pusat PT Agrinas Palma Nusantara, serta Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Satgas PKH) Pusat.
Langkah tersebut ditempuh untuk meminta perhatian pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi warga sekaligus mendorong penyelesaian sengketa secara menyeluruh dan berkeadilan.
Deputi Advokasi Dewan Pimpinan Nasional Komite Nasional Agraria (DPN KNARA), Muhammad Ridwan, meminta masyarakat di Desa Kepayang Sari tidak terpancing situasi dan tetap menjaga keamanan serta ketertiban.
"Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Percayakan proses yang sedang berjalan kepada para tokoh masyarakat yang saat ini sudah berada di Jakarta dalam upaya mencari solusi dan penyelesaian konflik secara adil," kata Ridwan. Dalam keterangannya Rabu (2/9/2026)
Menurut Ridwan, pengaduan yang dilakukan para tokoh masyarakat ke sejumlah lembaga di Jakarta merupakan bagian dari upaya mencari penyelesaian melalui jalur hukum dan dialog. Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri agar konflik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
"Kami berharap proses pengaduan di tingkat pusat dapat memberikan titik terang dan menghasilkan solusi yang adil bagi masyarakat maupun pihak perusahaan. Yang terpenting saat ini, seluruh pihak tetap menahan diri dan menjaga kondisi di wilayah konflik agar tetap kondusif," ujarnya.
Kedatangan para tokoh masyarakat ke Jakarta diharapkan dapat membuka ruang komunikasi antara warga, perusahaan, dan pemerintah. Penyelesaian sengketa secara menyeluruh dinilai penting untuk memberikan kepastian terhadap hak masyarakat sekaligus mencegah konflik serupa kembali terjadi.
