Profil Lengkap Muzakir Manaf: Dari Anak Kampung, Panglima GAM, Hingga Jadi Gubernur Aceh
![]() |
Muzakir Manaf, Gubernur Aceh. Sumber Foto: DLHK Aceh |
Prosesi sakral ini digelar di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pelantikan tersebut tidak dilakukan serentak dengan provinsi lainnya, karena Pemerintah Aceh memiliki kekhususan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Pelantikan tersebut tidak dilakukan serentak dengan provinsi lainnya, karena Pemerintah Aceh memiliki kekhususan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Masa Kecil dan Latar Belakang Awal
Lahir pada 3 April 1964 di Kabupaten Aceh Timur, Muzakir Manaf tumbuh besar di tengah suasana tradisional Aceh yang kental dengan nilai adat, agama, dan perjuangan.Sejak kecil, ia sudah menunjukkan karakter kepemimpinan dan daya juang tinggi. Ia berasal dari keluarga sederhana yang menggantungkan hidup dari pertanian dan usaha kecil.
Kehidupan masa kecilnya membentuk semangat juang yang kelak menjadi fondasi penting dalam karier militernya.
Menjadi Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
Perjalanan besar Mualem dimulai saat ia memutuskan bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1986.Keputusan ini diambil di tengah memanasnya konflik bersenjata antara kelompok separatis dengan negara yang berlangsung selama puluhan tahun.
Berkat kemampuannya dalam taktik gerilya dan kepemimpinan militer, ia kemudian diangkat menjadi Panglima GAM, menggantikan posisi Tgk. Abdullah Syafi'i setelah wafat pada 2002.
Sebagai panglima, Mualem dikenal cerdas, disiplin, dan sangat dihormati di medan tempur maupun di kalangan pejuang GAM.
Ia memainkan peran sentral dalam mempertahankan basis perjuangan di wilayah pegunungan dan perbatasan Aceh.
Transisi Damai dan Peran Politik Pascakonflik
Setelah terjadinya perjanjian damai Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Indonesia dan GAM, Mualem mengambil posisi sebagai jembatan transisi dari perjuangan bersenjata menuju politik damai.Ia menjabat sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), lembaga yang bertugas membina eks kombatan GAM dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke masyarakat.
Melalui KPA, Mualem membuktikan kemampuannya sebagai tokoh pemersatu, bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam ranah sosial-politik.
Melalui KPA, Mualem membuktikan kemampuannya sebagai tokoh pemersatu, bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam ranah sosial-politik.
Karier Politik dan Organisasi
Karier politik Muzakir Manaf makin bersinar setelah menjadi Ketua Umum Partai Aceh pada 2007.Partai ini merupakan kelanjutan politik dari eks kombatan GAM yang ikut dalam kontestasi pemilu lokal. Selain itu, Mualem juga dipercaya memimpin berbagai lembaga strategis di Aceh, seperti:
- Ketua Umum KONI Aceh (2015–sekarang)
- Ketua Umum Pramuka Aceh (2013–2018)
- Wakil Gubernur Aceh (2012–2017), mendampingi Zaini Abdullah
- Waliyul ‘Ahdi Lembaga Wali Nanggroe Aceh (sejak 27 Desember 2022)
Dukungan Politik dan Relasi Nasional
Pada Pilpres 2024, Muzakir Manaf secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.Dukungan ini ia sampaikan dalam pertemuan penting bersama tokoh nasional seperti SBY dan AHY di Banda Aceh, 26 Desember 2023.
Beberapa bulan kemudian, usai memenangkan Pilkada Aceh, pasangan Mualem–Dek Fadh diterima langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, sebagai simbol sinergi antara Pemerintah Pusat dan Aceh.
Beberapa bulan kemudian, usai memenangkan Pilkada Aceh, pasangan Mualem–Dek Fadh diterima langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, sebagai simbol sinergi antara Pemerintah Pusat dan Aceh.
Komitmen 100 Hari Kerja: Fokus pada Kemiskinan dan Kebijakan Pro-Rakyat
Dalam sambutannya setelah dilantik sebagai Gubernur Aceh, Mualem menegaskan bahwa program prioritas pemerintahannya adalah mengentaskan kemiskinan ekstrem dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.Ia juga menyampaikan komitmen kuat untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tidak menyulitkan masyarakat.
Kontroversi Positif: Cabut Sistem QR Code BBM
Salah satu kebijakan pertama yang diambil Mualem pasca pelantikannya adalah mencabut penggunaan QR Code saat membeli BBM bersubsidi di seluruh SPBU Aceh.Menurutnya, sistem ini tidak membantu, bahkan menyulitkan masyarakat kecil.
“Yang perlu digarisbawahi adalah, karena sesuai sumpah tadi, kami ingin menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat,” ujarnya tegas di depan rapat paripurna.
Ia menambahkan bahwa selama ini, penggunaan barcode di SPBU memicu kemarahan sebagian warga. Bahkan pernah ada insiden hampir terjadi pembakaran SPBU karena sistem ini.
Dengan rekam jejaknya yang panjang dan pengaruhnya yang luas, banyak yang berharap Aceh akan bangkit dan keluar dari belenggu kemiskinan dan keterisolasian.
“Yang perlu digarisbawahi adalah, karena sesuai sumpah tadi, kami ingin menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat,” ujarnya tegas di depan rapat paripurna.
Ia menambahkan bahwa selama ini, penggunaan barcode di SPBU memicu kemarahan sebagian warga. Bahkan pernah ada insiden hampir terjadi pembakaran SPBU karena sistem ini.
Penutup: Mualem dan Harapan Baru Aceh
Kini, sebagai Gubernur Aceh, Mualem memikul harapan besar rakyat Aceh. Dari seorang anak kampung di Aceh Timur, menjadi Panglima GAM, dan kini pemimpin sah di pemerintahan, kisah Muzakir Manaf adalah representasi transformasi perjuangan, dari senjata ke suara rakyat.Dengan rekam jejaknya yang panjang dan pengaruhnya yang luas, banyak yang berharap Aceh akan bangkit dan keluar dari belenggu kemiskinan dan keterisolasian.
Seperti yang selalu ia sampaikan: “Kami ingin memerdekakan rakyat Aceh dari penderitaan.”