Siswa Kelas 1 SD Tewas Tertimpa Runtuhan Sekolah di TTS, LMND Soroti Kelalaian Pemda

Ketua LMND Kota Kupang Meki Maubanu, Menyoroti insiden Runtuhnya SD Oepula di TTS/Dok Pribadi 

KUPANG, Elemendemokrasi.com- Peristiwa tragis terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa kelas 1 sekolah dasar dilaporkan meninggal dunia setelah tertimpa bangunan sekolah yang runtuh pada Rabu (18/3/2026).

Insiden tersebut terjadi di SD Oepula, Desa Nifukani, Kecamatan Amanuban Barat. Selain korban meninggal, 3 siswa lainnya mengalami luka parah akibat kejadian tersebut.

Ketua LMND Kota Kupang, Meki Maubanu, menilai bahwa peristiwa ini mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam pengawasan dan pembangunan infrastruktur pendidikan.

“Ini merupakan bentuk kelalaian pemerintah daerah, terutama dinas terkait, dalam memastikan kelayakan bangunan sekolah. Seharusnya keselamatan siswa menjadi prioritas utama,” ujar Meki Maubanu dalam keterangannya pada, Kamis (19/03/2026).

LMND KOTA KUPANG, juga menyoroti bahwa pemerintah dinilai lebih banyak berfokus pada kegiatan administratif dan seremonial, dibandingkan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Menurut mereka, kondisi ini bertentangan dengan amanat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa. Jika infrastruktur dasar seperti sekolah saja tidak layak, maka ini menunjukkan kegagalan serius dalam implementasi kebijakan pendidikan,” tegasnua, Meki Maubanu.

LMND KOTA KUPANG mendesak seluruh pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk lebih serius dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur yang aman dan layak.

LMND KOTA KUPANG mendesak seluruh pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk lebih serius dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur yang aman dan layak.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk aktif mengawal kebijakan pemerintah serta menyampaikan aspirasi secara terbuka sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.