Penataan Pasar Baru Kabupaten TTU sebagai Wujud Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Wihelmus Manek Klau Mahasiswa Aktif Universitas Timor Sebagai mahasiswa jurusan Administrasi Negara, saya memandang bahwa kebijakan penataan pasar baru di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pelayanan publik yang lebih efektif bagi masyarakat.
Pasar merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi rakyat. Selama ini, banyak pasar tradisional di daerah yang menghadapi persoalan seperti kondisi bangunan yang tidak layak, penataan lapak yang semrawut, hingga masalah kebersihan dan keamanan.
Oleh karena itu, kebijakan penataan pasar baru oleh Pemerintah Kabupaten TTU perlu diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab dan keberpihakan kepada kepentingan publik.
Dari perspektif administrasi publik, kebijakan ini mencerminkan fungsi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator.
Pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang tertata, adil, dan kondusif bagi seluruh pelaku pasar. Dengan adanya penataan pasar baru, pedagang memperoleh tempat usaha yang lebih layak, tertib, dan higienis, sementara masyarakat sebagai konsumen juga mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi.
Selain itu, kebijakan ini juga mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pasar yang lebih teratur.
Secara tidak langsung, penataan pasar baru juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Namun, yang paling penting adalah bahwa kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah TTU dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan efektivitas kebijakan publik.
Proses penataan yang melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya para pedagang, menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai good governance, di mana kebijakan publik dibuat bukan semata-mata dari atas, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di lapangan.
Sebagai mahasiswa Administrasi Negara, saya melihat kebijakan penataan pasar baru ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merupakan pembelajaran berharga tentang bagaimana pemerintah daerah melaksanakan fungsi manajemen publik yang efisien, berorientasi pada pelayanan, dan berlandaskan pada kepentingan rakyat.
Dengan demikian, penataan pasar baru di Kabupaten TTU layak diapresiasi sebagai langkah maju menuju tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional, partisipatif, dan berkeadilan sosial.
Penulis: Wihelmus Manek Klau Mahasiswa Aktif Universitas Timor Program Studi Administrasi Negara
