Ketahanan Pangan Indonesia di Tengah Geopolitik Global: Stok Melimpah, Harga Beras Masih Tinggi
Jakarta, elemendemokrasi.com-Pangan kembali menjadi isu strategis di tingkat global. Jika sebelumnya pangan lebih banyak dipandang sebagai persoalan ekonomi, kini komoditas tersebut juga menjadi instrumen geopolitik yang menentukan posisi sebuah negara.
Perang, sanksi ekonomi, gangguan jalur pelayaran, kenaikan harga energi, pembatasan ekspor, hingga perubahan iklim membuat rantai pasok pangan dunia semakin rentan. Kondisi itu menyebabkan negara-negara tidak lagi bisa mengandalkan pasar internasional sebagai sumber pangan yang selalu tersedia.
Laporan Food Security Update Bank Dunia edisi Desember 2025 menyebutkan bahwa meskipun pasokan sejumlah komoditas pangan global masih relatif mencukupi, kebijakan pembatasan ekspor tetap menjadi salah satu risiko terbesar terhadap stabilitas pangan dunia.
Bagi Indonesia, situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Ketahanan pangan nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi beras atau cadangan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi dinamika perdagangan internasional, harga pupuk dan energi, biaya logistik, hingga efektivitas distribusi di dalam negeri.
Sepanjang 2025, Indonesia mencatat peningkatan produksi beras yang signifikan. Cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog bahkan sempat mendekati 4 juta ton. Namun, kondisi itu belum sepenuhnya mampu menahan kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
"Masalah pangan Indonesia hari ini tidak lagi semata-mata soal produksi, tetapi bagaimana stok tersebut dapat dikelola dan didistribusikan secara efektif agar benar-benar tersedia bagi masyarakat," ujar Risal.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa stok yang besar belum tentu langsung berdampak terhadap stabilitas harga di pasar. Persoalan tata kelola dan distribusi masih menjadi tantangan utama.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga mulai menggeser pendekatan kebijakan dari sekadar mengejar swasembada menuju penguatan kedaulatan pangan. Pendekatan ini diwujudkan melalui peningkatan produksi dalam negeri, penguatan cadangan pemerintah melalui Bulog, serta intervensi harga melalui berbagai program stabilisasi.
Reuters pada Januari 2025 melaporkan Bulog meningkatkan target pengadaan beras domestik menjadi 3 juta ton, naik lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 1,27 juta ton. Kebijakan tersebut diikuti kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram untuk meningkatkan penyerapan hasil panen petani.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar global.
Meski demikian, tantangan baru muncul ketika harga beras tetap mengalami kenaikan walaupun produksi dan stok meningkat. Reuters pada September 2025 melaporkan bahwa harga beras masih membebani konsumen meskipun panen berlangsung baik dan cadangan Bulog berada pada level tinggi.
Laporan tersebut menyebutkan salah satu penyebabnya adalah pengelolaan cadangan beras yang belum optimal. Setelah pemerintah menaikkan harga pembelian gabah dan memperluas kriterianya pada Maret 2025 pembelian gabah pada Maret 2025, Bulog menyerap lebih banyak beras dengan kualitas yang lebih rendah sehingga distribusi ke pasar dinilai belum berjalan maksimal.
"Kapasitas produksi memang penting, tetapi tanpa manajemen cadangan dan distribusi yang efektif, stok besar tidak otomatis membuat harga di pasar menjadi stabil," menurut Ombusman dan pelaku usaha yang dikutip Reuters.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan tekanan harga pangan masih cukup tinggi. Pada Desember 2025, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi tahunan sebesar 4,58% dengan kontribusi 1,33 poin terhadap inflasi nasional. Sementara itu, pada September 2025 harga beras masih mengalami kenaikan sebesar 0,73% secara bulanan setelah pada Juli meningkat hingga 1,35%.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan meningkatkan produksi belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan stabilitas harga.
Sepanjang 2025, Indonesia memang berhasil meningkatkan produksi beras menjadi sekitar 34,69 juta ton serta menghentikan impor beras konsumsi. Namun, pengalaman tersebut sekaligus menjadi pelajaran bahwa ketahanan pangan tidak cukup diukur dari besarnya hasil panen maupun cadangan pemerintah.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, Indonesia dinilai perlu memperkuat tiga aspek utama, yakni meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap gangguan rantai pasok internasional seperti pembatasan ekspor dan lonjakan harga pupuk, serta membangun kebijakan pangan yang lebih adaptif terhadap berbagai krisis jangka panjang.
Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya berarti mampu menghasilkan pangan sendiri, tetapi juga memastikan pangan tetap tersedia, terjangkau, dan mudah diakses masyarakat dalam situasi global yang semakin tidak menentu.
