Pemimpin yang Hadir untuk Rakyat: Refleksi atas Kebijakan Bupati TTU terhadap Mahasiswa STIKES Nusantara
Theresia Siki Mahasiswa Aktif Universitas Timor Kebijakan Bupati Timor Tengah Utara (TTU) yang mengambil tanggung jawab terhadap mahasiswa asal TTU di STIKES Nusantara mencerminkan kepemimpinan yang humanis dan visioner.
Langkah ini bukan sekadar bantuan, melainkan bentuk nyata pelayanan publik yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan daerah.
Sebagai mahasiswa jurusan Administrasi Negara, saya memandang kebijakan Bupati Timor Tengah Utara (TTU) yang mengambil tanggung jawab terhadap mahasiswa asal TTU yang berkuliah di STIKES Nusantara sebagai langkah nyata dari seorang pemimpin yang berorientasi pada pelayanan publik dan tanggung jawab sosial pemerintah daerah.
Dalam teori administrasi publik, salah satu fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat dan menjamin keberlangsungan pembangunan manusia.
Ketika Bupati TTU menunjukkan kepeduliannya terhadap mahasiswa, terutama mereka yang mengalami kesulitan akibat persoalan administratif atau biaya pendidikan, hal itu mencerminkan penerapan nilai-nilai good governance — khususnya responsibilitas (tanggung jawab) dan akuntabilitas terhadap warganya.
Kebijakan ini juga menandakan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan dan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Mahasiswa di bidang kesehatan seperti di STIKES Nusantara adalah aset penting daerah, karena mereka berpotensi menjadi tenaga kesehatan yang akan kembali mengabdi untuk masyarakat TTU.
Dengan membantu mereka, Bupati sesungguhnya sedang menanam investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di masa depan.
Dari perspektif etika administrasi publik, langkah ini mencerminkan sikap empati dan keadilan sosial. Tidak semua kebijakan publik harus diukur dari sisi ekonomis; ada nilai moral dan sosial yang juga harus dijaga oleh seorang pemimpin.
Ketika seorang Bupati hadir untuk menyelesaikan persoalan pendidikan warganya, ia sebenarnya sedang membangun kepercayaan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyatnya.
Sebagai mahasiswa Administrasi Negara, saya menilai kebijakan ini bukan sekadar bentuk bantuan, melainkan implementasi nyata dari konsep pelayanan publik berbasis kepedulian dan keberpihakan pada rakyat.
Bupati TTU telah menunjukkan bahwa menjadi pemimpin berarti hadir, memahami, dan bertindak untuk kebaikan bersama.
Tentu, kebijakan ini perlu diikuti dengan mekanisme yang transparan dan berkelanjutan agar manfaatnya tidak bersifat sementara.
Namun secara prinsip, langkah ini merupakan contoh ideal dari pemerintahan yang berjiwa sosial dan berorientasi pada pembangunan manusia — sesuatu yang seharusnya menjadi roh dari setiap kebijakan publik di daerah.
Penulis: Theresia Siki Mahasiswa Aktif Universitas Timor Program Studi Administrasi Negara
