Kantor Desa Toianas sepi, Warga Dusun Fautbaki Nilai Pemerintah Desa Toianas Abaikan Pelayanan Publik
TTS, Elemendemokrasi.com- pelayanan publik di Desa Toianas menuai kritik tajam dari warga Dusun Fautbaki. Rencana audiensi warga dengan pemerintah Desa Toianas (Pemdes) Toianas pada Rabu (5/11/2025) gagal terlaksana karena kepala Desa Toianas dan sebagian aparatur tidak berada di kantor pada jam pelayanan
Warga datang tujuan membahas dua hal penting: kelanjutan proyek air sumur bor dan proses pemekaran wilayah dusun Fautbaki. Namun harapan itu pupus setelah mereka di sambut oleh sekertaris Desa tanpa kehadiran kepala Desa maupun perangkat lainya
Koordinator warga, Hironimus Tanu, menjelaskan bahwa permohonan audiensi telah diajukan secara resmi melalui surat pada 4 November 2025.
“Kami datang dengan niat baik untuk berdialog dan mencari kejelasan. Tapi nyatanya, kantor desa kosong, pimpinan dan sebagian aparat tidak ada di tempat,” ujarnya dengan nada kecewa.
Sekretaris Desa menyampaikan bahwa Kepala Desa sedang menghadiri kegiatan bersama pemerintah daerah di Aula Gunung Mutis.
Namun, warga mempertanyakan alasan tersebut karena undangan kegiatan yang mereka miliki menunjukkan jadwal pelaksanaan pada 4 November 2025, bukan tanggal 5.
Ketidaksesuaian informasi ini memunculkan kecurigaan adanya ketidaktertiban dan lemahnya koordinasi internal Pemdes Toianas.
Kondisi ini menambah daftar panjang persoalan pelayanan publik di tingkat desa. Warga menilai, ketidakhadiran aparatur desa pada jam pelayanan merupakan bentuk pengabaian terhadap tugas pokok pemerintahan—yakni melayani masyarakat secara terbuka, tepat waktu, dan bertanggung jawab.
“Bagi kami, keberadaan aparat di kantor bukan sekadar formalitas. Itu simbol tanggung jawab mereka terhadap kebutuhan dasar warga,” tegas Hironimus.
Warga Dusun Faudbaki kini mendesak agar Pemdes Toianas segera menjadwalkan ulang pertemuan resmi dengan memastikan kehadiran lengkap seluruh perangkat desa.
Mereka juga menuntut penataan ulang jam kerja agar pelayanan bersifat konsisten dan disiplin, tidak bergantung pada alasan yang berubah-ubah.
Tanpa disiplin dan keterbukaan, kata warga, pemerintahan desa akan kehilangan arah dan kepercayaan publik.
