LMND Sulawesi Selatan Sambut Hardiknas 2025 dengan Apresiasi Program Sekolah Rakyat
 |
| Haerul Anwar, Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Sulawesi Selatan |
Program ini dianggap sebagai angin segar di tengah tantangan mahalnya biaya pendidikan yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat menengah ke bawah.
Haerul Anwar, Ketua Eksekutif Wilayah LMND Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa program ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif.
"Kami menilai ini sebagai kebijakan strategis yang patut diapresiasi. Kehadiran sekolah rakyat adalah sinyal awal yang positif dari pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjawab permasalahan krusial sektor pendidikan nasional," ujar Haerul dalam keterangannya, Jumat pagi.
Menurutnya, kebijakan ini relevan dengan situasi saat ini di mana biaya pendidikan semakin tak terjangkau bagi sebagian besar rakyat.
Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, mencoba mengisi kekosongan akses pendidikan dengan menghadirkan sekolah yang bersifat gratis dan terbuka untuk seluruh kalangan, terutama bagi keluarga miskin dan terpinggirkan secara ekonomi.
Langkah ini dinilai sejalan dengan semangat perjuangan LMND yang sejak awal konsisten memperjuangkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.
"Filosofi dasar pendidikan adalah bahwa ia harus menjadi hak setiap warga negara, bukan barang dagangan. Pendidikan seharusnya tidak boleh menjadi hak istimewa segelintir orang yang mampu secara ekonomi," tambah Haerul.
Ia juga menekankan pentingnya program ini sebagai manifestasi langsung dari amanat konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Selain memberikan dukungan, LMND Sulawesi Selatan juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal implementasi program sekolah rakyat agar benar-benar menyentuh masyarakat luas secara merata.
Organisasi ini siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan instansi pemerintah guna memastikan bahwa kebijakan ini tidak berhenti hanya sebagai program populis, tetapi betul-betul menjadi solusi jangka panjang terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah hanya karena tidak mampu membayar. Sudah saatnya negara hadir dan bertanggung jawab penuh terhadap masa depan rakyatnya, terutama generasi muda,” tegas Haerul.
Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, LMND Sulsel juga menyerukan perlawanan terhadap segala bentuk liberalisasi dan komersialisasi pendidikan yang semakin menjauhkan rakyat dari akses belajar yang setara dan adil.
Menurut mereka, arus neoliberalisme yang masuk ke sektor pendidikan telah menjadikan sekolah dan universitas sebagai ruang transaksi, bukan lagi sebagai tempat pencerdasan kehidupan bangsa.
"Kami menyerukan kepada seluruh elemen rakyat, khususnya kaum muda dan mahasiswa, untuk menolak liberalisasi pendidikan. Kita harus kembali pada cita-cita pendidikan yang berakar pada nilai-nilai keilmuan, keberpihakan pada rakyat, dan kemerdekaan berpikir," tutup Haerul.
Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional 2025, LMND Sulawesi Selatan berharap program Sekolah Rakyat ini menjadi titik awal lahirnya sistem pendidikan nasional yang lebih adil, setara, dan mengabdi pada kepentingan rakyat, bukan korporasi.
