Negara di Meja, Rakyat di Dapur: Catatan Anak Desa tentang Pancasila yang Dikalahkan
Upaya terhadap perubahan, perbaikan, perkembangan, dan perluasan. Apakah sudah pada jalan yang benar?
Apakah kerja-kerja pemerintah sudah pada jalan yang dicita-citakan?
Mungkinkah pikiran dan sifatku terlalu buruk, hingga tidak bisa menilai dengan benar terkait kebijakan maupun program pemerintah?
Apakah hatiku telah tertutup, sehingga tidak bisa melihat kebaikan dari setiap yang dikerjakan pemerintah?
Apakah kritik dan cacimakiku kepada pemerintah hasil dari kesimpulan yang subjektif?
Bisa jadi apa yang aku pikirkan dan kulakukan kepada pemerintah adalah dosa jariyah.
Entahlah, namun sampai saat ini kondisi Ibu Pertiwi jauh dari kata berdikari—kalimat yang sering diucapkan oleh pemimpin pertama RI—bahkan tujuh suksesi tak mampu mewujudkan mimpi.
Aku mencoba memaparkan dengan bahasa rakyat, dari sudut pandang anak desa, tentang yang aku rasakan dan yang aku alami di negeri agraria yang perlahan berubah menjadi industri.
Setelah maupun sebelum memproklamirkan diri sebagai suatu negara, para pendahulu selalu berpikir dan melalui perdebatan mempertanyakan: seperti apa sebuah negara yang cocok untuk Indonesia? Mulai dari bentuk negara, sistem negara, bahkan merumuskan falsafah negara, yaitu Pancasila, sebagai dasar, pedoman, orientasi nilai, dan cita-cita tujuan negara.
Maka jika ditanya apa yang diinginkan anak desa, maka jawabnya: menangkan Pancasila dengan memenangkan Pancasila. Aku pastikan tidak ada rakyat yang lapar, tidak ada hukum yang memilih empunya, tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan di negeri yang kaya ini.
Pada masa Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus yang bertanggung jawab secara komando kepada Tim Mawar, para penculik aktivis ’98, Indonesia memiliki 21 program unggulan. Secara ide dan gagasan barangkali ada beberapa yang revolusioner, namun pengimplementasiannya menimbulkan praktik-praktik tercela.
Kita mulai dari kesehatan, yang berfokus kepada makanan bergizi gratis untuk menekan angka stunting sebagai persiapan Indonesia Emas 2045. Bagus secara ide, tetapi prakteknya dilakukan oleh manusia yang morality rotting. Dapur gizi yang seharusnya menjadi tempat memasak makanan bergizi kini menjelma sebagai tempat memasak produk-produk kapital dan penindasan di balik SOP dan peraturan.
Sebagai masyarakat desa yang memiliki sumber daya untuk memenuhi dapur gizi, kami jauh dari kata sejahtera karena hasil produksi petani dimonopoli oleh tengkulak. Jika saya paparkan dengan detail, mungkin tulisan saya yang lain bisa menjelaskannya.
Selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan di Indonesia didesain untuk patuh dan taat serta dipersiapkan sebagai pekerja, dijauhkan dari isu sosial dan politik. Masyarakat dihegemoni melalui pendidikan tanpa paksaan, tetapi dengan nilai, buku, dan ceramah tenaga pendidik. Akibatnya, masyarakat akan pasrah, berusaha menyesuaikan, dan berlomba-lomba menjadi orang yang mereka benci, yaitu penindas.
Kemudian ekonomi. Jujur saja, saya tidak bisa memaparkannya secara global atau selayaknya pakar ekonomi. Sebagai anak desa, yang kami inginkan adalah bagaimana kami bisa mengisi piring, melindungi tubuh, dan berpindah tempat dengan mudah dan murah.
Sialnya, masyarakat desa diperlakukan seperti tangga: dibutuhkan untuk naik, disingkirkan setelah sampai, dan dihancurkan oleh bangunan yang ia topang sendiri. Petani disuruh menanam, tetapi dilarang menentukan harga; membeli kebutuhan dengan harga mahal dan menanggung risiko kebijakan yang tidak pernah kami rumuskan. Desa menanam, elit memanin.
Dari bahasa rakyat tersebut sudah jelas itu bukan halusinasi atau khayalan belaka, tetapi jeritan yang dituangkan dalam bentuk tulisan.
Maka ketakutan dan kecemasan di awal dipatahkan oleh fakta-fakta yang aku sebutkan tadi. Memang benar fakta tersebut tidak dilengkapi angka, tetapi negara tidak hanya dinilai lewat angka, grafik, laporan kinerja, dan konferensi pers.
Melainkan, negara dihidupi lewat dapur, ladang, sawah, sekolah desa, dan kesempatan kerja.
