Empat Dusun di Tapal Batas Belu Belum Berlistrik, LMND NTT Desak Pemerintah Provinsi

NTT, Elemendemokrasi.com- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Wilayah Nusa Tenggara Timur (EW LMND NTT) mendesak Gubernur NTT agar segera memperhatikan dan menyelesaikan pembangunan jaringan listrik di wilayah tapal batas Kabupaten Belu, khususnya di Desa Lutharato dan Desa Sisi Fatuberal yang hingga saat ini belum menikmati akses listrik secara merata.

Dari kedua desa tersebut, terdapat empat dusun yang belum mendapatkan listrik. Di Desa Lutharato terdapat Dusun Foholulik dan Dusun Haulata, sedangkan di Desa Sisi Fatuberal terdapat Dusun Aimuti dan Dusun Fumoku.

Ketua Pejabat Sementara EW LMND NTT, R. Gunawan, mengatakan bahwa masyarakat di dua desa tersebut hingga saat ini belum mendapatkan akses listrik yang layak. Ia menilai kondisi ini merupakan bukti bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat di wilayah perbatasan.

"masyarakat tapal batas RI–RDTL, Desa Lutharato dan Sisi Fatuberal, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, yang smpai saat ini blm mendapatkan akses listrik yang layak adalah bukti nyata dari pembangunan dalam sistem kapitalisme yang tidak benar- benar ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akar rumput" tutur Gunawan melalui via WhatsApp (5/4/2026)

Menurutnya, dari perspektif sosial-ekonomi, listrik merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena sangat mempengaruhi aktivitas pendidikan, pekerjaan, akses informasi, hingga penyimpanan hasil pertanian.

"Padahal kalo kita berangkat dari prespektif sosial-ekonomi listrik adalah bagian dari alat reproduksi sosial yang bisa menentukan apakah rakyat bisa belajar, bekerja, mengakses informasi, menyimpan hasil pertanian hinggah hidup secara baik" Kata ia

Gunawan juga menilai bahwa jika masyarakat perbatasan belum mendapatkan listrik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah pinggiran belum menjadi prioritas pembangunan.

"Maka kalo masyarakat hari ini belum mendapatkan akses listrik artinya negara sedang memperlihatkan watak aslinya yaitu masyarakat pinggiran/perbatasan bukanlah prioritas" kata ia

Ia juga menyinggung bahwa masyarakat di wilayah perbatasan Belu secara historis merupakan garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI, namun hingga kini masih ada desa yang hidup tanpa listrik.

"Di belu secara historis masyarakat di beberapa desa yang hari ini tidak memiliki akses listrik adalah masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keutuhan NKRI namun sampai hari ini benerapa desa masih hidup dalam kegelapan tanpa listrik, artianya wilayah perbatasan seperti belu hanya di jadikan sebagai objek geopolitik atau etalase negara, bukan sebagai ruang hidup rakyat yang harus di prioritaskan" tutu ia

Selain itu, ia menilai pembangunan selama ini masih menggunakan logika keuntungan ekonomi sehingga wilayah yang dianggap tidak menguntungkan sering tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dasar.

"Sejauh ini negara menjalankan proyek pembangun mengunakan logika keuntungan, dimana wilayah yg di anggap tidak menguntungkan secara ekonomi sering dibiarkan tertingal. Ini adalah watak dasar kapitalisme, yang dilayani bukan kebutuhan manusia tapi akumulasi laba" tega Gunawan

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

"Situasi seperti ini juga bertentangan dengan perintah konstitusi khusunya pasal 28H ayat 1 UUD 1945, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 serta amanat pancasila sebagai landasan negara sila ke-2 dan ke-5" tutup ia