LMND Akan Geruduk Kedubes AS, Seribu Massa dari Jabodetabeka Banten Siap Bergerak Lawan Imperialisme
![]() |
Aksi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di Jakarta soroti revisi UU Pilkada |
Elemendemokrasi.com, Jakarta – Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND) mengumumkan rencana aksi besar-besaran di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada awal Mei mendatang.
Aksi ini dikabarkan akan memobilisasi seribu massa yang didatangkan dari Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi imperialisme AS yang dinilai semakin mencengkeram Indonesia dan negara-negara berkembang.
Ketua Umum EN LMND, Syamsudin Saman, menyatakan bahwa kebijakan luar negeri AS tidak hanya melibatkan intervensi militer dan politik di berbagai negara seperti Palestina, Irak, Venezuela, dan Sudan, tetapi juga dalam bentuk tekanan ekonomi terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Baru-baru ini, pemerintahan AS kembali menunjukkan wajah imperialismenya dengan menetapkan tarif tambahan terhadap sejumlah komoditas ekspor Indonesia dengan alasan yang tidak masuk akal. Ini adalah bentuk tekanan ekonomi terselubung yang akan memukul industri dalam negeri dan memperparah ketergantungan kita pada pasar global yang dikendalikan korporasi Amerika,” tegas Syamsudin.
Menurutnya, kebijakan tarif itu menjadi bukti bahwa AS tidak pernah sungguh-sungguh mendukung kemitraan yang adil, melainkan hanya menjaga dominasi atas rantai produksi dan distribusi global.
Disebut Syamsudin, massa aksi nantinya akan melakukan longmarch menuju Kedubes AS dengan membawa spanduk dan poster berisi seruan lawan-imperialisme.
Aksi akan diwarnai orasi-orasi politik dan teatrikal yang mengecam praktik kolonialisme modern yang dilakukan AS melalui instrumen ekonomi, militer, dan diplomasi.
EN LMND menyerukan konsolidasi gerakan rakyat lintas sektor untuk melawan tekanan asing dan mendorong kemandirian nasional.
Mereka juga mendesak kepada pemerintah Indonesia supaya tidak ragu dalam melawan kebijakan tarif AS yang merugikan rakyat dan industri nasional.
Pihaknya menyebut, akan di garis depan melawan Imperialisme AS jika pemerintah Indonesia juga melakukan tindakan serupa.